INFORMASI
- Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomo
- Penandatangan Perjanjian Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA DESA TAHUN 2023
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahap II Tentang Laporan Pertanggung jawaba
- Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daera
- EVALUASI KINERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023
- Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Sosialisasi Peraturan Perundan-undangan Bidang Pertanahan "Penyelesaian Tertib Administrasi Pertanah
- Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa
- Rapat Paripurna DPRD atas Pengambilan Keputusan Terhadap 9 (Sembilan) Ranperda Inisiatif DPRD Kab. B
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023
Dipos pada tanggal:
| Judul | : | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 | ||
| Instansi | : | BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | ||
| Judul Seragam | : | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 | ||
| Jenis Peraturan | : | Peraturan Daerah | ||
| No. Peraturan | : | 7 | ||
| Tempat Penetapan | : | BOLAANG UKI | ||
| Tahun Penetapan | : | 2023 | ||
| Sumber Teks Peraturan | : | LEMBAR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 7 | ||
| Subjek | : | HUKUM | ||
| Status Peraturan | : | Aktif | ||
| Bidang Hukum | : | ADMINISTRASI NEGARA | ||
| Singkatan Bentuk | : | PERDA | ||
AbstrakDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bolaang mongondow selatan tahun anggaran 2023. Pada anggaran tersebut terdapat rincian pendapatan, belanja, pembiayaan, penerimaan dan lain-lain. Selain itu juga diatur kriteria terkait dengan belanja dalam kategori darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD. Ditetapkannya peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. | ||||
| Lampiran | : | Unduh | ||
