Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa
Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa Koridor Tanjung Binerean Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berita Terkait

• Rapat Paripurna DPRD atas Pengambilan Keputusan Terhadap 9 (Sembilan) Ranperda Inisiatif DPRD Kab. B0
• Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda2
• PERINGATAN HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA TAHUN 202028
• Workshop JDIH BPK1
• Penetapan Pengelola JDIH Terbaik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 20197
• Penghargaan JDIH Dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia0
• Pemkab Bolsel Terapkan Sistem e- Planning Dalam Penyusunan RKPD0
• Sah, Dedi Abdul Hamid Terpilih Sebagai Wakil Bupati Bolsel1
• Bolaang Mongondow Selatan Menerima Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM Tahun 20160

Berita Populer

• Penetapan Pengelola JDIH Terbaik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019
• Workshop JDIH BPK
• PERINGATAN HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA TAHUN 2020
• Penghargaan JDIH Dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Sah, Dedi Abdul Hamid Terpilih Sebagai Wakil Bupati Bolsel
• Pemkab Bolsel Terapkan Sistem e- Planning Dalam Penyusunan RKPD
• Bolaang Mongondow Selatan Menerima Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM Tahun 2016
• Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda
• Rapat Paripurna DPRD atas Pengambilan Keputusan Terhadap 9 (Sembilan) Ranperda Inisiatif DPRD Kab. B
• Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan kawasan pengungsian satwa perlu didukung dengan sebuah payung hukum untuk itulah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pénataan Kawasan Pengungsian Satwa, sehingga penting juga dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah yang dimaksud, yakni mengenai kegiatan perencanaan, peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengawasan terhadap Kawasan Pengungsian Satwa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta.

---