Pembahasan Tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Sel
Pembahasan Tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berita Terkait

• Sosialisasi Penegakkan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara0
• Menghadiri Kegiatan Pembahasan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan0
• Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawasan Koridor 0
• Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawa0
• Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawa0
• Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Menerima Penghargaan Indeks Refo0
• Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Untuk Mendukung Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Tanjun0
• Rapat Kerja Awal Tahun 2025 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 20250
• RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN0
• RAPAT PERDANA TIM BAGIAN HUKUM BERSAMA KEPALA BAGIAN HUKUM YANG BARU DILANTIK0

Berita Populer

• RAPAT PERDANA TIM BAGIAN HUKUM BERSAMA KEPALA BAGIAN HUKUM YANG BARU DILANTIK
• RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KORIDOR HIDUPAN LIAR TANJUNG BINEREAN
• Rapat Kerja Awal Tahun 2025 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2025
• Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Untuk Mendukung Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Tanjun
• Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Menerima Penghargaan Indeks Refo
• Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawa
• Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kawasan Koridor
• Menghadiri Kegiatan Pembahasan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan
• Sosialisasi Penegakkan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara
• Pembahasan Tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Sel

Kepala Bagian Hukum beserta Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengadakan pembahasan tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Berikut adalah poin penting terkait pembahasan penilaian kualitas kebijakan melalui IKK: 

1. Tujuan Utama IKK
Mendorong Peningkatan Kualitas: Tujuan utama IKK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia melalui mekanisme penilaian yang objektif dan berbasis bukti (evidence-based).
Evaluasi dan Perbaikan: Dengan adanya IKK, pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut strategis untuk pembangunan.
2. Dimensi Pengukuran IKK
IKK mengukur kualitas kebijakan melalui beberapa dimensi utama yang mencakup siklus kebijakan secara menyeluruh. Dimensi tersebut antara lain:
Perencanaan Kebijakan: Menilai proses perencanaan yang sistematis dan berbasis data (evidence-based).
Implementasi Kebijakan: Mengukur pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, termasuk aspek pengorganisasian, komunikasi, dan monitoring implementasi.
Evaluasi dan Keberlanjutan: Menilai monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, termasuk aspek efektivitas, efisiensi, dampak, kemanfaatan, dan responsivitas.
Transparansi dan Partisipasi Publik: Menilai keterbukaan dan pelibatan masyarakat (stakeholders) dalam proses kebijakan.
3. Tahapan Penilaian IKK
Proses penilaian IKK melibatkan beberapa tahapan terstruktur:
Pengukuran Mandiri (Self-Assessment): Instansi pemerintah (K/L/D) melakukan pengukuran kebijakan secara mandiri menggunakan Sistem Informasi IKK yang berbasis web, dengan menunjuk Tim Pelaksana dan Koordinator IKK.
Pengecekan Kelengkapan Isian (Desk Analysis): Tim Nasional IKK dari LAN melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap isian dan bukti dukung yang disampaikan instansi.
Verifikasi dan Feedback: Tim Verifikator LAN melakukan verifikasi mendalam dan memberikan umpan balik (feedback) kepada instansi untuk perbaikan.
Pembahasan dengan Board Member: Hasil penilaian mandiri dan verifikasi dibahas bersama dengan Board Member (terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat kompeten) untuk memberikan pertimbangan.
Penetapan Hasil: Pimpinan LAN menetapkan hasil akhir penilaian IKK, yang diklasifikasikan ke dalam kategori seperti Unggul, Sangat Baik, Baik, Cukup, atau Kurang.
4. Kebijakan yang Dinilai
Kebijakan yang menjadi objek penilaian IKK adalah kebijakan pembangunan strategis yang telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebelum tahun pengukuran. Setiap instansi biasanya diminta untuk menyampaikan tiga kebijakan untuk dinilai.